“Capres Pelanggar Ham Harus dikalahkan Dalam Pemilu Presiden 2019”
Mediacentrebogorraya.com
Jakarta-Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia ( IKOHI ) Gelar Jumpa Pers ,Pada Rabu 13 Maret 2019 Bertempat Di Hotel Grand Cemara Lt 5 Room Gondangdia Menteng,Jakarta Pusat.
IKOHI lahir dari rahim orang tua yang anaknya diculik dan dihilangkan oleh kediktatoran Orde Baru pada tahun 1998. Ia ditakdirkan untuk memastikan bahwa pelaku harus bersedia mengungkapkan kebenaran, menghadapi palu keadilan dan memulihkan kerusakan.
Pada Kongres Pertama di bulan Oktober 2002, IKOHI memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek, bukan objek, karena perjuangan untuk merebut hak-hak korban yang dirampas, yaitu hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.ucap ketua umum IKOHI,Wanmayyeti
IKOHI berkeyakinan bahwa hak-hak korban tersebut memungkinkan untuk direbut jika dan hanya apabila pelaku pelanggaran HAM tidak memegang tampuk kekuasaan.Membiarkan pelaku pelanggaran HAM menjadi Presiden tidak pernah ada dalam bayangan IKOHI.
Sebagaimana dicatat sejarah, IKOHI didirikan oleh para aktivis dan keluarga yang anggotanya menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada medio 1997 hingga medio 1998. Komnas HAM mencatat bahwa pada periode tersebut setidaknya terdapat 23 aktivis pro demokrasi yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. 9 orang aktivis kemudian dilepaskan oleh para penculik setelah mereka mengalami penyiksaan yang mengerikan. 1 orang aktivis ditemukan dalam keadaan meninggal dalam keadaan luka siksaan dan tembakan. Sisanya, 13 orang masih hilang dan tidak diketahui rimbanya sampai hari ini.Beberapa dari korban yang masih hilang tersebut,pernah bertemu dan berkomunikasi di tempat penyekapan dengan mereka yang telah dibebaskan.
Para keluarga korban pelanggaran HAM selama puluhan tahun mengalami stigma dan diskriminasi sebagai akibat dari propaganda rejim Orde Baru,bahwa rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM justru menjadi pihak yang dipersalahkan oleh pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.Para korban dan keluarga korban menjadi kelompok masyarakat yang rentan hingga menciderai martabat dan kehormatannya.
Keluarga korban pelanggaran HAM hingga kini juga tak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak mereka atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Namun, realitas politik nasional saat ini justru semakin memperkuat posisi para pelaku pelanggar HAM di mana mereka menguasai instrumen-instrumen politik di parlemen melalui kepemilikan partai-partai politik yang berkompetisi melalui ajang demokrasi pemilu di era reformasi selama dua dekade ini.
Melalui penguasaan atas alat-alat dan instrument kekuasaan tersebut, para pelaku memiliki kekuatan penuh yang luar biasa untuk tidak diadili. Di sisi lain, kekuatan masyarakat sipil dan korban tidak memiliki kekuatan politik dalam pertarungan politik secara demokratis. Keluarga korban dan masyarakt pembela HAM hanya memiliki kekuatan moral agar seluruh kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru diselesaikan secara tuntas dan adil bagi korban dan keluarganya.
Di tengah situasi politik yang belum berpihak pada keluarga korban dan masyarakat sipil pembela HAM pada pemerintahan presiden Jokowi saat ini, IKOHI terus melakukan upaya perjuangan hak atas pemulihan yang mendesak, baik sebagai korban pelanggaran HAM maupun sebagai warga negara yang setara dan bermartabat.Berbagai program perlindungan atau jaminan sosial seperti KIS, KIP, KKS, serta bantuan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diakses para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sebagai hak atas pemulihan mendesak tersebut. Ribuan keluarga korban memandang bahwa program-program perlindungan sosial tersebut bukan semata untuk mengatasi kebutuhan mendesak, namun lebih dari itu sebagai upaya mendapatkan pengakuan nonjudusial sebagai korban pelanggaran HAM.
Dilokasi yang Sama,Usai Berlangsungnya Konfrensi Pers IKOHI.Menurut Pandangan Ketua Umum Se7JokMa,”Ria Cai”dalam kesempatan Wawancara Bersama,Awak Mediacentrebogorraya.com
“Pada Saat Deklarasi Alumni Se 7 JokMa di Bulan Desember, Kita berkomitmen,Apapun hal yang belum di tuntaskan Diera Pak Jokowi,tentunya Semua Harus diungkap.Saya percaya di era pemerintahan Sekarang ini,beliau tidak mempunyai beban dan tidak mempunyai keraguan secara syikologis,dalam mengungkap sebuah kebenaran dimasa lalu.tuturnya.
Lebih lanjut, Ria Juga Menjelaskan akan peristiwa yang menyeramkan pada waktu itu.” Perlu kita ingat, bahwa salnya orang tua korban sampai menutup matapun,pasti mereka tidak akan menerima akan kehilangan anaknya tersebut,Sehingga,berapapun nyawa seseorang yang hilang,tentunya harus dicari keberadaanya,dan menurut saya, inilah kebenaran yang hakiki Untuk kita telusuri bersama,dan marilah kita berdoa,agar pak Jokowi Bisa mengungkap itu semua,harapanya.
Reporter
YuL
