Bogor — kabaripost
Pernyataan Ketua KNPI yang menuding adanya “penggiringan opini” terkait tuntutan pembayaran proyek menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai, sikap tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi persoalan dan mengaburkan masalah utama, yakni keterlambatan pembayaran serta minimnya transparansi birokrasi di Kabupaten Bogor.
Kalangan pemuda menegaskan, anak muda seharusnya tampil cerdas, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan terjebak pada narasi defensif yang melindungi kegagalan manajerial pemerintah daerah. Melabeli tuntutan hak kontraktor sebagai “penggiringan opini” dinilai sebagai kesesatan logika, karena fakta administratif tidak bisa dipatahkan dengan retorika.
“Publik tidak sedang menggiring opini, publik sedang menagih hak dan akuntabilitas anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Di sinilah seharusnya KNPI berdiri sebagai alat kontrol kekuasaan,” ujar salah satu aktivis pemuda.
Jika KNPI justru menjadi tameng atas keterlambatan pembayaran proyek, maka organisasi kepemudaan itu dinilai telah mengalami degradasi fungsi — dari pengawal demokrasi menjadi juru bicara kegagalan manajerial pemerintah daerah (NGO KBB)