Kabaripost.com-

Bogor – Forum Wartawan Bojonggede Bersatu (FWBB), yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai fokus menyikapi dan mempertanyakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) diwilayahnya.

Iwan Boring selaku ketua FWBB, mengajak para wartawan di Bogor mengkritisi anggaran, bukan hanya sebatas media yang menempel di institusi, yang mendapat rilis-rilis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lainnya, lalu mendapatkan advertorialnya.

“Dalam mengkritisi apa yang tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku, harus siap mengungkap juga, khususnya anggaran,” Ujar Iwan, saat bincang-bincang dikantornya, di Kabupaten Bogor, Jumat (11/09/2020).

Ia mengingatkan informasi apapun dalam mendukung program pemerintah harus akurat dan jelas, sesuai dengan aturan, “Wartawan itu harus siap membuat berita kritis sesuai Undang-Undang Pers, serta Kode Etik Jurnalistiknya,”

“Kalau ada hal baik dalam rilis institusi, khususnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, itu wajib juga diberitakan, agar diketahui masyarakat,” katanya.

Fokus pertama dalam misi FWBB, Boring mengatakan, hal krusial dalam pelaksanaan itu anggaran, sebab program sebaik apapun tanpa ada anggaran tidak akan berjalan.

“Kenapa kami menyikapi dan mengkritisi anggaran pemerintah, khususnya APBD, karena didalamnya, saya telusuri ada hal, menurut saya pemerintah harus efisiensi, apalagi sekarang dimasa Pandemi COVID-19,” katanya.

Boring memberi contoh, seperti anggaran APBD tahun 2020, pengadaan Sofa dengan nilai pagu Rp 200juta, dan lemari masing-masing dengan nilai pagu Rp 100juta, untuk rumah dinas wakil Bupati, yang dilihatnya dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kabupaten Bogor.

“Saya lihat di satuan kerja Sekretariat Daerah, dan itu belum semua juga saya pelototin, karena kesibukan ya. saya bagi tugas dengan rekan atau anggota FWBB lainnya,” ujar Boring.

“Kemarin saya sambangi kantor Sekda (Sekretaris Daerah), ingin meminta tanggapan seorang Sekda, namun beliau sibuk banget ya, kata ajudannya kami dari FWBB akan diagendakan,” kata Boring.

Lanjutnya ia menjelaskan, beberapa waktu lalu kebelakang ia telah mendatangi Dinas Perikanan dan Peternakan menanyakan anggaran pembuatan spanduk, Baliho dan video KEI (Komunikasi informasi dan Edukasi), dengan nilai pagu Rp 56 juta lebih.

“Waktu saya datang ke dinas perikanan, tidak ada yang bisa menanggapi, lalu setelahnya, saya mendapat laporan dari anggota FWBB yang mengkonfirmasi dinas perikanan, bahwa anggaran tersebut tidak jadi dipakai,” terangnya.

Boring berharap kontrol sosial wajib mengawasi uang rakyat, dari Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, serta organisasi lainnya, bisa bersinergi untuk membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat serta membangun daerah yang lebih maju.

“Dengan adanya Kami (FWBB), siap bersinergi dengan organisasi manapun untuk mengawasi anggaran, selagi melakukan hal baik pasti kami dukung, dan semoga bisa memberi solusi serta manfaat untuk pemerintah dan masyarakat,” pungkas Iwan Boring. (Red)

Editoring

4 L I V

By admin