Jakarta – kabaripost.com
Pimpinan Komite 1 DPD RI, Dr (C) Bahar Buasan meminta Menteri Kehutanan dan Menteri ATR BPN untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mendukung situasi Bangka Belitung. Senator Bahar Buasan menggaris bawahi bahwa situasi Bangka Belitung yang utamanya perekonomiannya mengandalkan tambang dan didukung pertanian perkebunan, pariwisata, dll perlu dukungan kebijakan baik dan suportif dari Kementerian Kehutanan maupun Kementerian ATR BPN untuk mendukung berbagai aspek kehidupan di Bangka Belitung.
Anggota DPD RI Perwakilan Bangka Belitung tersebut menyampaikan ini pada Pimpinan kedua Kementerian ini dalam rapat koordinasi Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Senin 26 Januari 2026 ini.
Beberapa kesimpulan Rapat Kerja Komite 1 dan Komite 2 DPD RI dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN pada 26 Januari 2026 di Jakarta:
1. Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kehutanan RI segera melakukan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di daerah, menghentikan alih fungsi lahan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan melindungi kepentingan masyarakat di daerah.
2. Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR BPN dan Kementerian kehutanan RI segera melakukan percepatan pengakuan (Kementerian Kehutanan RI) dan penerbitan sertifikat (Kementerian ATR BPN) bagi masyarakat hukum adat di daerah.
Dari Rapat Kerja ini, Senator Bahar Buasan mengharapkan ada tindakan konkrit untuk kepentingan daerah.
(red/AIPBR)