Kabupaten Bogor – kabaripost
Akhir tahun 2025 menjadi cermin keras bagi wajah pemerintahan Kabupaten Bogor. Di satu sisi, pembangunan fisik tampak masif dan merata di berbagai penjuru daerah.
Jalan, gedung, dan proyek infrastruktur berdiri seolah menjadi etalase keberhasilan kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto.
Namun di balik beton dan aspal yang dipamerkan, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai ada persoalan serius yang sengaja diredam. Menurutnya, sebelum proyek-proyek tersebut berjalan, terdapat mekanisme yang penuh tarik-menarik kepentingan dan sempat menjadi sorotan aktivis beberapa bulan lalu.
“Secara fisik memang terlihat pembangunan di mana-mana. Tapi publik jangan dibuat lupa. Sebelum semua itu berjalan, mekanismenya sempat kacau dan jadi persoalan besar. Ini bukan asumsi, ini fakta yang ramai diberitakan,” tegas Rizwan.
Ia menilai, euforia pembangunan kerap dijadikan tameng untuk menutupi problem tata kelola. Padahal, mekanisme yang bermasalah berpotensi melahirkan praktik tidak sehat yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Kalau mekanisme sejak awal sudah bermasalah, pembangunan sehebat apa pun hanya menjadi kosmetik kekuasaan,” katanya.
Tak hanya soal pembangunan, Rizwan juga mengkritik keras sikap pemerintah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). (jumat, 26/12/25)
Viral-nya pemecatan ASN karena dugaan perselingkuhan dinilai membuka tabir ketimpangan penegakan sanksi di tubuh birokrasi.
“Jangan hanya ASN yang jauh dari lingkar kekuasaan yang dikorbankan. Kalau ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran serupa dan posisinya dekat dengan pusat kekuasaan, kenapa seolah kebal sanksi?” ujar Rizwan dengan nada keras.
Ia menegaskan, penegakan disiplin yang tebang pilih justru memperkuat stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Kalau sanksi hanya berlaku untuk yang lemah, maka itu bukan penegakan disiplin, itu sandiwara moral,” sindirnya.
Menurut Rizwan, refleksi akhir tahun seharusnya menjadi momentum bersih-bersih, bukan sekadar panggung pencitraan.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor berani membuka kembali persoalan mekanisme pembangunan dan menegakkan aturan secara adil di internal birokrasi.
“Pembangunan fisik tidak akan berarti apa-apa kalau integritas runtuh. Kekuasaan harus berhenti melindungi pelanggaran. Siapa pun pelakunya, dekat atau jauh dari kekuasaan, harus disanksi setegas-tegasnya,” pungkasnya.
Ia menutup dengan peringatan, jika ketidakadilan dan persoalan mekanisme terus dibiarkan, maka pembangunan yang hari ini dipuji bisa berubah menjadi bom waktu bagi kepercayaan publik.(AIPBR)