Bogor – Kabaripost.com
Kabupaten Bogor kembali berdiri di persimpangan ironi yang tajam. Di satu sisi, laporan terbaru menunjukkan lonjakan kekayaan pejabat publik yang signifikan—salah satunya mencatat kenaikan harta hingga 35%. Namun di sisi lain, realitas di gang-gang sempit dan pelosok desa menceritakan kisah yang jauh berbeda.
Ketua NGO KBB Rizwan mengatakan, Meskipun pemerintah mengklaim angka kemiskinan turun menjadi 6,25% pada tahun 2025, jeritan masyarakat tentang sulitnya mencari kerja dan tingginya biaya hidup tetap nyaring terdengar.
Ketimpangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan paradoks moral. Bagaimana mungkin di wilayah dengan APBD fantastis senilai Rp11,4 triliun, sisa-sisa kemiskinan ekstrem masih gagal dihapuskan, ucapnya
Masih menurut Rizwan, DPRD pun sempat menyoroti bahwa kualitas layanan bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan belum maksimal. Lebih parah lagi, di tengah meroketnya harta para pemimpinnya, Pemkab Bogor justru dilanda isu “gagal bayar” terhadap ratusan proyek pembangunan di awal 2026 karena kas daerah yang menipis.
Kesenjangan ini menciptakan jurang psikologis yang berbahaya. Masyarakat dipaksa menonton “pertunjukan kekayaan” melalui LHKPN para pejabat, sementara mereka sendiri harus bertahan di tengah ancaman defisit anggaran yang diprediksi mencapai Rp2,5 triliun pada 2026. Investasi memang mengalir deras, namun sering kali hanya menjadi pemanis bagi para pemilik modal dan pemangku kebijakan, tanpa benar-benar menyentuh akar pengangguran di tingkat lokal. Imbuh Ketua NGO KBB.
Editorial ini menjadi pengingat: pembangunan yang hanya memperkaya mereka yang sudah berkuasa adalah pembangunan yang gagal.
Kabupaten Bogor tidak butuh pejabat yang semakin kaya saat warganya masih bergulat dengan perut kosong.
Sudah saatnya transparansi dan etika publik dikedepankan, agar APBD benar-benar menjadi alat kesejahteraan, bukan sekadar instrumen pengumpulan pundi-pundi pribadi, Pungkas Rizwan Ketua NGO KBB.
(NGO)