BOGOR, 21 Maret 2026 – kabaripost
Publik mulai mempertanyakan komitmen kepemimpinan nasional terhadap wilayah yang secara harfiah menjadi “halaman rumah” kepala negara. Meski menetap di Istana Kepresidenan Bogor dan memiliki kediaman pribadi di Hambalang, Presiden RI dinilai belum melakukan kunjungan kerja (kunker) nyata yang menyentuh akar persoalan masyarakat Kabupaten Bogor yang kini tengah didera berbagai gejolak multidimensi.
Kesenjangan di Balik Pagar Istana,
Ironi besar menyelimuti Kabupaten Bogor. Sebagai daerah dengan populasi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada 2025, wilayah ini justru sering terabaikan dari agenda pembangunan strategis nasional yang bersifat langsung. Selama ini, aktivitas kepresidenan lebih banyak berfokus pada penerimaan tamu negara atau rapat internal di dalam kompleks istana, tanpa ada langkah kaki nyata ke pasar-pasar becek, desa-desa terisolasi, atau wilayah bencana di pelosok kabupaten.
Gejolak Ekonomi dan Krisis Tata Kelola.
Sejumlah isu krusial yang saat ini menghantam karakter dan sosial-ekonomi Kabupaten Bogor meliputi:
Krisis Keuangan Daerah: Pemkab Bogor dilaporkan mengalami keterbatasan kas daerah pada awal 2026, yang memicu kekhawatiran gagal bayar proyek infrastruktur tahun 2025.
Bencana Alam di “Kampung” Presiden: Pergeseran tanah yang merusak puluhan rumah warga di Bojong Koneng—wilayah yang sangat dekat dengan kediaman pribadi Presiden di Hambalang—pada Maret 2025, hingga kini menyisakan trauma sosial yang memerlukan atensi pemulihan skala besar.
Masalah Sampah dan Estetika: Presiden sendiri baru-baru ini melontarkan kritik keras terkait estetika kota dan masalah sampah nasional dalam Rakornas di Sentul, namun tindakan konkret di lapangan untuk membenahi “wajah” Kabupaten Bogor yang kumuh belum terlihat secara masif.
Sengketa Lahan dan Karakter Budaya: Isu penyegelan kawasan wisata Puncak dan potensi sengketa lahan di ratusan desa menciptakan gesekan sosial-budaya yang mengubah karakter Bogor dari wilayah penyangga yang tenang menjadi zona konflik agraria yang panas.
Tuntutan Aksi Nyata.
Masyarakat mempertanyakan, apakah Presiden benar-benar memahami detak jantung ekonomi dan keresahan warga di sekelilingnya? Kritik tajam Presiden terhadap anggaran daerah yang tidak produktif baru-baru ini di Hambalang seharusnya diikuti dengan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa dana desa dan kabupaten benar-benar sampai ke rakyat.
“Jangan sampai Presiden hanya melihat Bogor dari balik kaca mobil antipeluru saat menuju bandara atau istana. Bogor adalah barometer nasional. Jika halaman rumah sendiri saja tak terurus dan tak dikunjungi secara resmi untuk mendengar jeritan petani dan pedagang, bagaimana dengan wilayah di pelosok Papua atau Kalimantan?” ungkap pengamat kebijakan publik setempat.
Semoga kritik ini menjadi panggilan terbuka bagi Presiden RI untuk segera menjadwalkan kunjungan kerja nyata—bukan sekadar seremonial—ke titik-titik krusial di Kabupaten Bogor guna meredam gejolak sosial dan ekonomi yang kian meruncing. (AIPBR)