Bogor Kab – kabaripost
Rapat konsolidasi NGO Bersatu Kabupaten Bogor berubah menjadi ruang perlawanan terbuka terhadap apa yang dinilai sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga keadilan dan integritas pemerintahan.
Dipimpin Rizwan Riswanto, Ketua NGO Bersatu Kabupaten Bogor, forum ini secara tegas mempertanyakan keberadaan negara di tengah maraknya persoalan daerah yang tak kunjung disentuh hukum.
Berbagai laporan masyarakat, temuan lapangan, dan indikasi penyimpangan kebijakan dinilai mengendap tanpa kejelasan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran yang disengaja oleh pihak-pihak berwenang.
“Jika hukum terus diam, maka rakyat berhak curiga. Jangan sampai APH hanya berani pada masyarakat kecil, namun kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kekuasaan,” ujar Rizwan dengan nada keras.
NGO Bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Bogor telah gagal menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai roh pemerintahan. Kritik publik bukan ditanggapi, justru seolah dipadamkan melalui sikap diam dan penundaan.
Lebih memprihatinkan, rapat konsolidasi ini menyoroti indikasi hubungan tidak sehat antara kekuasaan birokrasi dan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini dinilai menciptakan zona nyaman bagi praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.
Rizwan menegaskan, konsolidasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sinyal peringatan. Jika pembiaran terus berlangsung, NGO Bersatu siap mengeskalasi tekanan publik melalui laporan resmi, aksi terbuka, dan pengawasan independen.
“Kami tidak akan diam ketika hukum dijadikan pajangan dan keadilan hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika negara gagal hadir, masyarakat sipil akan mengambil peran lebih agresif untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol( NGO KBB)