Jakarta – Kabaripost
Ribuan Wartawan dan LSM bersatu gruduk Kantor Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) melakukan aksi damai mempertanyakan statement Mentri Yandri Susanto yang telah mengatakan ‘LSM & Wartawan Bodrex’, Senin (3/2).
Dalam aksi tersebut, Kemendes akhirnya bersedia menemui perwakilan Wartawan dan LSM di ruang pertemuan Kemendes. 50 orang Perwakilan wartawan dan LSM menyampaikan keberatan mereka terkait istilah LSM dan Wartawan Bodrex yang sebelumnya dilontarkan Kemendes.
Mereka menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh media serta aktivis merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati, sebaliknya pernyataan Mendes dinilai telah melecehkan profesi dan kegiatan sosial mereka.
Mendes PDT Yandri Susanto yang menerima perwakilan Wartawan dan LSM menyatakan menerima masukan dan menyampaikan permohonan maafnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati peran media dan organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa.
“Saya tidak pernah berniat merendahkan profesi wartawan atau aktivis LSM. Justru saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.
Sementara itu, Aliv Simanjuntak, Ketua Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) menerangkan hasil pertemuan tersebut, “Kami bersama rekan-rekan LSM dan wartawan merasa perlu untuk mengklarifikasi langsung agar tidak terjadi persepsi negatif yang lebih luas, Pak Mentri telah menjelaskan dan mengklarifikasi dan kami pun memahami maksud pernyataannya dalam menyoroti segelintir oknum yang menyalahgunakan profesinya,” ujar Aliv dalam keterangannya usai pertemuan.
Yang membuat dirinya bersama rekan lainnya luluh dalam pertemuan tersebut karena sambutan baik dan ramah dari Kemendes dan bersedia menerima ya di ruang rapat Kemedes.
“Alhamdulillah kami mendapat sambutan positif, juga pak Mentri menerima dan menyambut baik kami guna menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya. Diakuinya harusnya pak Mentri menggunakan istilah oknum terhadap mereka yang memanfaatkan profesi di lapangan, intinya kami senang dan merasa terobati, akhirnya pak menteri meminta maaf atas ucapanya saat konpresi pers dihadapan Publik ,” tegas Aliv.
Senada dengan Aliv, Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindakan Pidana Negara (Antartika), Ramses Sitorus juga mengajak semua pihak agar menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat. Menurutnya, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menjalin komunikasi yang lebih baik demi kepentingan pembangunan yang lebih baik.
Sebagai bentuk penghormatan atas sikap terbuka dan bijaksana Menteri Desa PDT, Ramses menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman serupa dan semua pihak bisa lebih fokus pada tujuan bersama, yakni membangun desa dan daerah tertinggal.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah, insan pers, dan LSM tetap kondusif dan harmonis serta terus berkontribusi positif dalam mendorong kemajuan pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.