October 28, 2021 kabaripost.com

Tanah Petani Jadi Barang Bukti di Kepolisian, Bupati Kampar Wajib Tolak Perijinan Perkebunan PT Langgam Harmuni

Kabaripost.com-

JakartaPTPN V dan PT Langgam Harmuni berupaya melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dengan mengaburkan barang bukti. Dimana mempercepat permohonan izin perkebunan atas 390,5 hektar lahan kebun oleh PT. Langgam Harmuni.

Padahal pemilik perusahaan tersebut, merupakan terlapor dalam kasus penyerobotan tanah yang sudah diproses Bareskrim Polri. Saat ini proses pemeriksaan dan penyelidikan sudah memanggil 37 orang saksi.

“Sebanyak 622 surat dan 7 Sertifikat Hak Milik atas nama petani-petani Kopsa M dijaminkan ke Bank Mandiri Jakarta untuk pembiayaan kebun sejak 2003. Sudah tegas bahwa lahan yang dimohonkan oleh PT Langgam Harmuni adalah lahan milik petani. Dan saat ini dalam proses hukum di Bareskrim Polri,” kata Hendardi Ketua Setara Institute dan Tim Advokasi Keadilan Agraria kepada media, Senin (13/09/2021).

Kata Hendardi, saat ini Bupati Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengesahkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai salah satu syarat penerbitan izin perkebunan. Padahal sejak 2019, Kopsa M telah berkirim surat yang pada intinya menolak dan keberatan dengan permohonan perizinan kebun ilegal tersebut.

“Jika terus melanjutkan proses permohonan izin tersebut. Langkah nekat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kampar itu merupakan bentuk maladministrasi dan tindak pidana, karena menghalang-halangi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung,” ujarnya mengingatkan.

Menurut pengacara senior ini, kasus sengketa petani dan PTPN V sudah ditangani Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri. Ia berharap Kepala Dinas dan Bupati jangan sampai disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan menghalang-halangi upaya pencarian keadilan (obstruction of justice).

Hendardi juga mengingatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, agar tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama orang lain. Apabila hal dilakukan, maka bisa disebut maladministrasi dan disangkakan turut serta dalam suatu tindak pidana.

“Alih-alih membela petani, sejumlah pihak justru bahu membahu menutupi dugaan tindak pidana penyerobotan ratusan hektar lahan petani. Untuk itu kita kepada Bupati Kampar dan BPN ingatkan agar menghomati proses hukum yang sudah berjalan,” tandasnya.

Menurutnya juga, pengajuan izin usaha perkebunan yang baru dilakukan saat ini oleh PT. Langgam Harmuni. Dimana secara terang benderang menunjukkan bahwa lebih dari 10 tahun perusahaan ini beroperasi tanpa izin dan merugikan negara, karena negara kehilangan penerimaan atas pajak.

“Seharusnya berbagai pihak membela petani yang hampir 20 tahun kehilangan haknya dan tidak memperoleh penghasilan atas kebun yang merupakan haknya,” ungkap Hendardi.

Atas nama Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang mewakili 997 petani, Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute MENOLAK KERAS rencana penerbitan persetujuan dokumen lingkungan hidup sebagaimana diajukan PT. Langgam Harmuni.

SETARA Institute mendesak:

1. Bupati Kampar membatalkan rencana pengesahan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yang diajukan di lahan petani yang sedang menjadi obyek pelaporan pidana di Bareskrim Polri.

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Sofyan Djalil memerintahkan Kepala BPN Kabupaten Kampar untuk tidak terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU).

3. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan Bupati Kampar untuk bersikap profesional, bertindak berdasarkan hukum, dan menjadi fasilitator yang adil dalam menangani upaya-upaya 997 petani memperjuangkan haknya.

*Perjuangan Panjang Petani Sawit Kampar Riau*

Sudah hampir 5 tahun Pengurus dan Anggota Kopsa M memperjuangkan hak 997 anggota petani untuk mendapatkan kebun kelapa sawit yang layak. Dimana sebagai sumber mata pencaharian dari Bapak Angkat PTPN-V yang pernah menjanjikan kebun seluas 2.000 ha.

Sudah banyak pejabat yang kami temui, mulai dari Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Kepala Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi Kabupaten dan Propinsi sampai Anggota DPD RI dari Riau Bapak Gaffar Usman, Ketua Lembaga Adat Riau, bahkan Bapak Presiden Jokowi melalui KSP.

Hal ini disampaikan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Anthony Hamzah yang menyampaikan perjuangannya cukup melelahkan. Dirinya berharap bersama Setara Institute dan Tim Advokasi Keadilan Agraria bisa menemukan solusi dan membuahkan hasil untuk perjuangan hak-hak petani.

“Sudah tak terhitung mediasi yang telah kami jalani, agar persoalan kebun kami yang menurut Penilaian Dinas Perkebunan gagal dan tidak produktif. Serta luasan kebun yang tidak mencukupi untuk seluruh anggota. Namun, sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” ungkapnya.

Malahan katanya, ditengah perjuangan Pengurus dan anggota untuk menuntut hak, Pengurus dan anggota mendapat intimidasi bahkan kriminalisasi. Bahkan bahkan ada 2 petani yang ditetapkan jadi tersangka dengan tuduhan penggelapan.

“Melalui Setara Institute, sebanyak 997 orang petani menaruh harapan agar semua permasalahan ini dapat diselesaikan,” ujarnya.

Anthony meminta kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung, agar hak petani bisa memperoleh kehidupan yang layak. Seperti teman-teman petani kelapa sawit di daerah Riau lainnya, yang bisa memperoleh pendapatan 5 sampai 10 juta per bulan per kaplingan kebun. Sehingga dapat dirasakan petani demi masa depan anak-anak kami.

“Bantulah kami pak Presiden Jokowi, Kami sudah lelah dan tidak tahu kemana lagi harus melaporkan persoalan yang kami hadapi ini,” pinta Anthony berharap banyak. (Gusdin )

 

in MILITER
Related Posts

TKSK Kecamatan Sukaraja Berikan Klarifikasi Tentang Pertemuan Divila Deyvira Desa Gunung Geulis

February 25, 2021

February 25, 2021

Kabaripost.com- Sukaraja– Terkait pemberitaan yang sempat viral beberapa hari lalu mengenai Pertemuan antara TKSK dan Kaur Pelayananan (kesra ) di...

*Arief Rahman SH Terpilih Sebagai Staf Khusus, Ketua PP Tangsel M. Reza A’O Ucapkan Selamat*

August 1, 2020

August 1, 2020

Kabaripost.com- Jakarta – Arief Rahman SH terpilih sebagai Staff Khusus Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, 28 Juli 2020, sangat diapresiasi...

Reses Anggota  Komisi A DPRD Kab.Bogor Davil VI Masa Persidangan III Tahun 2019/2020

June 24, 2020

June 24, 2020

Kabaripost.com- Bogor-Reses yang digelar DPRD Kab.Bogor pada saat ini berjalan baik di kantor kecamatan Bojonggede.Dalam paparanya anggota Dewan Dari Davil...

Bila Orang Bicara Mengenai Kita Dibelakang,Itu Tandanya Kita Sudah Berada Didepan,

January 10, 2021

January 10, 2021

Kabaripost.com- “Jika ada orang bicara mengenai kita di belakang, itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di DEPAN dari nya....

Kadisnaker Kab.Bogor Klarifikasi Dugaan Data Fiktif Penerima Dana Bansos Ter PHK

August 29, 2021

August 29, 2021

Kabaripost.com- Bogor–Viral nya pemberitaan dugaan data fiktif dana bantuan Sosial Para Pekerja yang terdampak Covid 19 ter PHK, hal itu...

Endang Suhendar (GAPENSI) : Ucapkan Selamat Datang Kepada Kejari Kota Bogor Yang Baru,Dan Selamat Bertugas Ditempat Yang Baru Kepada Kejari Kota Bogor Yang Lama.

August 14, 2019

August 14, 2019

Kabaripost.com-  Bogor-Salah satu moment terpenting dilingkungan Kejari kota bogor adalah pergantian pimpinannya Yang berakhir dengan diadakannya Acara Lepas-Sambut kepala kejaksaan...

*Kunjungan Kerja ke NTT, Presiden Akan Tinjau Pengembangan Infrastruktur Wisata di Labuan Bajo*

July 10, 2019

July 10, 2019 983

  Kabaripost.com-Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini, Rabu, 10 Juli 2019 bertolak menuju Provinsi Nusa...

Moderating Effect of Pancasila: Dari dan Untuk?

October 6, 2021

October 6, 2021

Kabaripost.com- “Karenanya Pancasila jangan ditarik ‘ke kanan’ dan ‘ke kiri’, tetapi diletakkan di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama...

*Antisipasi Bencana Alam, Polsek Gunung Putri Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana*

August 23, 2021

August 23, 2021

Kabaripost.com- Bogor–Sebagi upaya kesiapan terjadinya bencana yang terjadi di wilayah gunung putri, Polsek gunung putri gelar simulasi penanganan korban bencana...

*HUT Ke-58 Tahun,Yonarmed 10 Brajamusti,Gelar Baksos Bedah Rumah*

July 11, 2020

July 11, 2020

Kabaripost.com- Bogor-Diusianya yang ke-58 tahun, Yonarmed 10 Brajamusti gelar baksos Peresmian Bedah Rumah di kampung kebon rumput desa pasir jambu,kecamatan...

Polres Bogor Pinjamankan Tabung Oksigen Secara Gratis Pada Masyarakat Yang Isoman,Melalui Gerai Tabung Oksigen Presisi

August 12, 2021

August 12, 2021

Kabaripost.com- Gerai Tabung Oksigen gratis yang didirikan oleh Polres Bogor ini sendiri bertujuan untuk dapat membantu masyarakat yang sedang melakukan...

Pegawai KPK Diberhentikan, Konsekuensi Penerapan UU 19 Tahun 2019 dan Perkom No. 1 Tahun 2021

August 24, 2021

August 24, 2021

Kabaripost.com- Jakarta – Petrus Selestinus, Kordinator TPDI dan Advokat Peradi menilai pemberhentian terhadap 75 Pegawai KPK non aktif merupakan konsekuensi...

*Terkait Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas*

May 29, 2020

May 29, 2020

Kabaripost.com- Jakarta – Kemenkumhan tidak dapat menyalahkan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu,...

Jadi Garda Terdepan, Bupati Bogor Ingin Damkar Semakin Cepat dan Taktis

March 1, 2021

March 1, 2021

Kabaripost.com- CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor adalah garda terdepan pemerintah daerah...

Bupati Ade Yasin Resmikan Gedung Pelayanan,Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu ( SLRT )

December 28, 2020

December 28, 2020

Kabaripost.com Cibinong– Bupati Bogor Ade Yasin dengan di dampingi Wabup Iwan Setiawan meresmikan Gedung Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu...